Praktik Dugan Korupsi Dana Desa di Sodrofoyo, Wabup SoroSel, Kita Tidak Bisa Samakan Budaya Nasional di Papua

PAPUA-NEWS.COM, TEMINABUAN – Wakil Bupati Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Yohan Bodori,S.Sos,M.Tr,Ap sikapi praktik dugan korupsi Dana Desa di Kampung Sodrofoyo, Distrik Sawiat, Jumat (05/09/2025).

Yohan Bodori menjelaskan bahwa Budaya orang Indonesia beda dengan kita orang Papua, karena kita lebih mengutamakan kebersamaan, Pemerataan dan keseimbangan.

Menurutnya, Dana bantuan langsung tunai (BLT) seharus dibayarkan langsung kepada kelompok penerima manfaat (KPM) yang sudah ditetapkan melalui musyawarah kampung (Muskam).

“Namun karena dikampung itu tidak semua Masyarakat menerima, sehingga Ia menduga hal itu dilakukan kepala kampung agar semua bisa terima,” ujarnya fia Telepon kepada papua-news.com.

Ia juga meminta kepada para kepala kampung untuk terus terbuka dan transparan dalam melakukan penyerapan dana desa di kampung masing-masing.

Wakil Bupati yang juga selaku kepala Suku IMEKO Kabupaten sorong selatan itu menghimbau agar Masyarakat tidak usa mudah mengkonsumsi hal tersebut sebagai perbuatan negatif yang melawan hukum.

“Masyarakat kalau memang ada terjadi seperti itu harus cek kebenarannya ke kepala kampung yang bersangkutan apa tujuan dari pemotongan Uang tersebut,” ucapnya.

Karena Ia menilai kalau kita salah mengkonsumsi kejadian tersebut maka bisa saja terjadi konflik sosial yang mengakibatkan Kamtibmas terganggu.

Sebelumnya diberitakan papua-news com, bahwa terjadi praktek Dugan Korupsi dana desa di Kampung Sodrofoyo Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan.

Dugaan tersebut membuat Aktivis asal Sawiat Raya meminta Ombudsman Papua Barat Daya dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera bertindak tegas.

Anggaran yang diduga terjadi korupsi yaitu saat pembayaran pembayaran bantuan langsung tunai (BLT) lansia yang seharusnya Rp 1.800.000 per penerima. Tetapi pembayaran hanya yang diterima Rp 1.000.000 dan uang Rp 800.000 dipotong bendahara.(papua-news.com/desianus watho)