PAPUA-NEWS.COM, KOTA SORONG – Rapat komite II DPD RI bersama menteri pemukiman dan perumahan Rakyat di Senayan Jakarta, Senin (09/12/2024).
Dalam rapat tersebut senator Agustinus R Kambuya minta alokasi rumah dari target 3 juta untuk penduduk Indonesia, harus ada kuota khusus untuk Tanah Papua.
Ia menjelaskan Bahwa di Papua Barat Daya Ada 584 SD, 217 SMP, 81 SMU, para Guru membutuhkan rumah yang layak huni guna mendukung mereka dalam pendidikan.
“Untuk membangun Rumah layakpun para guru tidak mampu, Sambil mengisahkan pengalaman hidupnya senator ARK sebagai anak guru,”ujarnya dalam rilis kepada papua-news.com.
Begitu juga Fasilitas rumah bagi tenaga kesehatan di kampung-kampung di Papua. Selain itu, kebutuhan rumah untuk masyarakat ekonomi lemah.
Lanjut, kuota rumah yang di sediakan Dinas PU PR di Provinsi sanggat sedikit karena APBD Daerah yang kecil membuat sehingga Dinas PU tidak bisa membangun ratusan rumah, Karena itu Kementerian harus ambil alih.
Tidak hanya itu Kata Agustinus Kambuaya, Para Pengungsi di Nduga, dan Pengungsi di Kabupaten Maybrat, mereka ini Pengungsi akibat konflik bersenjata.
Mereka hidup sebagai pengungsi itu tidak mengenakan, karena pasti Pengungsi Meninggalkan rumah dan kampung halaman mereka.
“Jika mereka Kembali ke kampung halaman pun tidak ada jaminan keamanan dan hunian yang pasti karena sudah rusak,”ucap Putra Asal Maybrat itu.
Menurut Anggota DPD RI Agustinus R Kambuya bahwa kita bicara soal Palestina, peduli soal Palestina tetapi saat yang sama apa yang terjadi di Papua kita lupakan.
“Padahal mereka Rakyat kita sendiri yang hidup sebagai pengungsi akibat konflik bersenjata,”tegasnya.
Oleh sebab itu pemerintah harus menghimpun Dana CSR dari perusahaan besar di Papua seperti dana bagi hasil Migas, perusahaan sawit, batu bara dan lain sebagainya untuk membangun rumah layak huni.(papua-news.com/desianus watho)