Sidang Ke-II Tahun 2024-2025, Anggota DPD RI Agustinus R Kambuya Usulkan Program Perhubungan Udara dan Laut

PAPUA-NEWS.COM, KOTA SORONG – Dewan perwakilan Daerah (DPD) RI gelar sidang ke-II tahun 2024-2025 dengan agenda mendengar pemaparan sejumlah daerah di Indonesia.

Sidang paripurna ke-II berlangsung di kompleks DPD/MPR Selasa, (14/01/2025).

Dalam paripurna tersebut Anggota senator dapil Papua Barat Daya Agustinus R Kambuya menyampaikan sejumlah persoalan pokok daerah khususnya berkaitan dengan perhubungan udara, laut dan darat.

Persoalan-persoalan tersebut diantaranya, keluhan warga daerah soal harga tiket yang tidak terkendali dan kadang fluktuatif membebani Masyarakat.

Kedua, dukungan pemerintahan pusat terhadap conectivitas udara khususnya bandara-bandara perintis atau lokal di Papua Barat Daya.

Menurutnya Penting sekali guna mendukung lalu lintas udara yang menghubungkan bandara lokal atau perintis guna memudahkan akses Masyarakat.

“Ini penting juga untuk mendukung destinasi wisata seperti Raja Ampat dan 5 kabupaten lainnya,” ujarnya dalam rilis kepada papua-news.com.

Selain itu, persoalan layanan embarkasi haji yang sudah sering di layani melalui Bandara Udara Deo Sorong agar kedepan bandara ini juga ada program perjalanan wisata rohani yang bisa di fasilitasi oleh pemerintah pusat dan daerah.

Ia juga menyampaikan bahwa Ada perjalanan haji tetapi juga ada perjalanan wisata rohani yang harus bisa di fasilitasi oleh pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini perhubungan udara.

Selain itu, kata Agustinus R Kambuya, akses kapal laut harus bisa melayani semua rute termasuk pelabuhan lokal di Indonesia.

Kemajuan daerah harus bisa di atur bagaimana pelabuhan penumpang dan pelabuhan petik emas, geliat ekonomi daerah yang makin maju, perlu di tata bagaimana layanan PELNI dan PELINDO .

Arus barang dan jasa serta manusia harus diatur karena area untuk petik emas atau kontainer dan area untuk pelabuhan masyarakat.

Pengenmbangan pelabuhan Sorong penting untuk di tingkatan agar layanan petik emas berjalan tetapi juga kapal muatan penumpang juga bisa beroperasi secara lancar.

Selain lalu lintas laut, jalan trans Papua harus di kerjakan terus agar 6 Provinsi di tanah Papua bisa terkoneksi dengan baik dan mendukung pembangunan masyarakat.

Harapannya mitra strategis eksekutif dalam hal ini kementerian perhubungan dapat merespon dan menindak lanjuti sejumlah aspirasi daerah ini dengan baik.(papua-news.com/desianus watho)